Tematik

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992

' '

Rencana Umum Tata Ruang Kota Cibinong Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Sampai Dengan Tahun 2005 Nomor 6 Tahun 1995

Dengan pesatnya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan perkotaan khususnya Kota Cibinong, perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pelaksanaan pembangunan kota yang lebih terencana dan terarah dalam bent

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Pemeriksaan Pengangkutan dan Penjualan Susu Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1996

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan daging dan susu serta untuk memperoleh tersedianya daging dan susu yang sehat, berkwalitas dan halal, maka diperlukan pengaturan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Nomor 18 Tahun 2000

bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di kabupaten bogor, makin meningkt pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Nomor 11 Tahun 2005

Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Nomor 33 Tahun 2006

Peraturan Bpati Bogor Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran III atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Bogor Nomor 79 Tahun 2009

Mengubah : Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Bogor.

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Prayoga Pertambangan dan Energi Nomor 9 Tahun 2013

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pra