Tematik

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Nomor 8 Tahun 2004

bahwa dalam upaya melaksanaka keweangan daerah di bidang kependudukan, mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil

Pengaturan Desa Nomor 29 Tahun 2004

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di harapkan dapat menumbuhkan pasrtisipasi,demokratisasi,dan pemberdayaan masyarakat, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

perbentukan, organisasi, dan tata kerja dinas perternakan dan perikanan kabupaten bogor Nomor 31 Tahun 2004

bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perternakan dan perikanan, perlu di lakukan oleh dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah

pembentukan organisasi dan tata kerja kantor operasi dan usaha kecil menegah kabupaten bogor Nomor 34 Tahun 2004

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah agar dapet lebih ditingakatkan dan diarahkan sesuai dinamika perkembangan masyarakat, perlu ditangani oleh lembaga teknisi daerah

Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air MinumTirta Kahuripan Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bogor nomor 20 tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor 4 Tahun 2004

bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyartan laik jalan

Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor 20 Tahun 2000

bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan

Retribusi Pengjuan Kendaraan Bermotor Nomor 21 Tahun 2000

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pengujian pengendalian pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan