Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Bogor

Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor

07 Desember 2018 Super Administrator
Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor

Release Diskominfo Kabupaten Bogor
Sabtu, 01 Desember 2018
Cibinong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat Kabupaten Bogor di Gedung Kesenian Kabupaten Bogor, Sabtu (1/12/18).

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum dan Bupati Bogor Nurhayanti turut hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut.

Dalam sambutannya, Wagub Uu sangat mendukung langkah Presiden Jokowi dalam memajukan masyarakat Jawa Barat. Salah satunya yaitu terobosan program melalui pembagian sertifikat tanah tersebut.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menargetkan seluruh tanah di Kabupaten Bogot akan tersertifikat pada 2023.

"Kita akan selesaikan sertifikatnya, target kita tahun 2023 seluruh tanah di Kabupaten Bogor akan tersertifikat," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Sofyan A Djalil dalam acara pembagian sertifikat tanah tersebut.

Menurut Presiden Jokowi, sertifikat tanah ini penting sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah. Jokowi mengaku setiap dirinya bertemu langsung masyarakat, hal yang dikeluhkan selalu sama yaitu sengketa tanah.

"Kenapa hal itu terjadi? Karena masyarakat tidak pegang yang namanya sertifikat tanah," ungkap Presiden.

Presiden menuturkan, berdasarkan data 2014 bahwa dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia baru 46 juta bidang tanah yang sudah tersertifikat. Artinya masih ada 80 juta bidang tanah yang belum tersertifikat.

"Untuk itu, sejak tahun lalu saya perintahkan ke Pak Menteri (ATR/BPN), saya minta 5 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN tahun lalu, 2018 ini tujuh juta dan tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar," tukasnya.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah, Presiden juga berpesan agar bisa merawat sertifikat tanah tersebut dengan baik agar tidak rusak. Selain itu, Presiden juga mempersilahkan sertifikat tanah dijadikan agunan pinjaman ke bank dengan tujuan untuk mengembangkan usaha atau hal produktif lainnya.

"Tapi saya titip, dihitung, dikalkulasi dulu bisa mencicilnya engga ke bank, kalau ngga bisa, jangan," pesannya.(Andi/Diskominfo Kab.Bogor) 


Tentang

JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Barat adalah UU atau PP..

Info Kontak

Telp: 021 875860 / 8754733 Email: jdih@bogorkab.go.id

Bagikan